BAB IV
ANALISIS DAMPAK
1. Mengupdate Data Populasi Ternak dan Data Fungsi Peternakan Provinsi Kalimantan Utara
Dampak jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas yaitu data populasi maupun data fungsi peternakan yang diperoleh tidak akurat. Dampak jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan yakni proses untuk memperoleh data peternakan akan sulit sehingga menghambat kegiatan pendataan statistik peternakan secara keseluruhan. Jika nilai dasar etika publik tidak diimplementasikan, maka akan terjadi hubungan yang tidak baik antara petugas kabupaten/kota dengan petugas provinsi yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pengumpulan data statistik peternakan di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan maka akan terjadi kesalahan dalam penginputan data peternakan dan jika nilai dasar anti korupsi tidak diterapkan maka data populasi dengan data ternak yang sebenarnya tidak sesuai, karena ada intervensi pihak lain di dalamnya.
2. Membuat Konsep Surat Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak
Dampak yang terjadi jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan yaitu akan ditemukan kesalahan dalam format penulisan konsep surat rekomendasi yang dapat memperlambat kegiatan pemasukan bibit ternak, karena surat rekomendasi adalah salah satu syarat diizinkannya pemasukan ternak ke suatu wilayah. Jika tidak mengimplementasikan nilai dasar nasionalisme maka isi surat menjadi kurang formal karena bahasa yang digunakan tidak mengikuti kaidah EYD sehingga dapat memunculkan angggapan bahwa organisasi tidak bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan surat rekomendasi, selain itu tanpa diskusi dengan pimpinan maka, pimpinan akan membutuhkan waktu lebih lama dalam mengoreksi konsep surat tersebut. Dampak yang terjadi jika nilai dasar etika publik tidak diterapkan yaitu konsep surat rekomendasi membutuhkan waktu lebih lama untuk disetujui karena hubungan yang tidak baik dengan pimpinan. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan maka surat rekomendasi tidak dapat segera dikeluarkan, akibatnya pemasukan bibit ternak akan tertunda sehingga akan menimbulkan kekecewaan bagi pemohon surat rekomendasi tersebut.
3. Menyelesaikan Konsep SK Terkait Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan
19 |
4. Menyelesaikan SPJ Kegiatan Pertemuan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter, Pemutakhiran Data Pemotongan, dan Sosialisasi iSIKHNAS
Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas yakni surat pertanggungjawaban tersebut tidak valid dan dapat merugikan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan. Jika nilai dasar nasionalisme dan etika publik tidak diterapkan maka surat pertanggungjawaban tidak dapat segera diselesaikan dan lambat untuk disetujui akibat kurangnya kerja sama dan koordinasi ataupun hubungan yang kurang baik dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan dengan PPK. Dampak jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan yaitu terdapat kesalahan yang ditemukan dalam SPJ yang telah dibuat, sehingga SPJ tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan. Sedangkan jika nilai dasar anti korupsi tidak diterapkan maka SPJ yang telah dibuat akan mendapatkan masalah di kemudian hari sehingga dapat memberikan citra negatif bagi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Merekap Nama Kelompok Ternak Bantuan Pemerintah Berdasarkan Komoditas dan Sumber Dana di Provinsi Kalimantan Utara
Dampak yang terjadi adalah kelompok ternak bantuan pemerintah yang direkap tidak valid sehingga menimbulkan salah interpretasi bagi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan sendiri jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan. Selain itu jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan maka akan timbul kecemburuan sosial antar kabupaten/kota karena organisasi dianggap lebih mementingkan daerah tertentu secara subjektif. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan maka akan terjadi banyak kesalahan sehingga data yang disajikan menjadi tidak valid.
6. Mengagendakan Surat Masuk / Keluar yang Terkait dengan Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan
20 |
7. Membuat Konsep SOP Alur Pengadaan Bibit Ternak Sapi Bantuan Pemerintah
Dampak yang terjadi jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan yaitu peternak tidak memahami prosedur untuk memperoleh bibit ternak sapi bantuan pemerintah. Jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan maka konsep SOP yang dibuat tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya koordinasi dengan pimpinan. Akan terjadi kesalahpahaman baik dengan pimpinan maupun rekan kerja, sehingga pembuatan konsep SOP akan terkendala dan tujuan dari dibuatnya SOP tersebut tidak terwujud jika nilai-nilai dasar etika publik tidak diterapkan. Sedangkan jika tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu dampaknya adalah akan terjadi banyak kesalahan dalam konsep SOP sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah.
8. Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri 1436 H/2015) di Kabupaten Nunukan
Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas adalah hasil pengujian terhadap sampel tidak valid karena pelaksanannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jika tidak menerapkan nilai dasar nasionalisme maka akan mendapat kesukaran dalam menentukan lokasi pemeriksaan daging. Jika tidak menerapkan nilai dasar etika publik maka baik terhadap petugas kabupaten maupun pedagang tidak akan terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat menghambat kelancaran kegiatan yang dilakukan. Jika nilai dasar komitmen mutu tidak diimplementasikan maka akan dibutuhkan waktu yang lama dalam pengujian (tidak efisien) dan dapat menimbulkan anggapan ketidakkompetenan petugas provinsi dalam pengujian sampel. Sedangkan dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar anti korupsi yaitu data yang diperoleh tidak sesuai dengan data yang sebenarnya (karena terdapat intervensi pihak lain) dan dapat terjerat kasus hukum di kemudian hari.
21 |
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara dengan karakter memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi bagi masyarakat, serta mampu mengemban perannya sebagai unsur perekat persatuan kesatuan bangsa tidak dapat muncul begitu saja tanpa dilatih, dididik, dan dibiasakan. Melalui Diklat Prajabatan Golongan III ini, CPNS dibekali dengan aktualisasi nilai-nilai dasar yang harus ada di dalam setiap diri ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang biasa disingkat menjadi ANEKA.
Merancang kegiatan aktualisasi yang selanjutnya dilaksanakan selama 13 hari di instansi masing-masing sangatlah membantu peserta diklat untuk semakin memahami nilai-nilai dasar ANEKA di dalam kegiatannya, sehingga tujuan pelaksanaan diklat prajabatan tercapai dan peserta diklat dapat mengimplementasikan nilai dasar ANEKA di dalam setiap pekerjaan yang diembannya.
B. SARAN
Peserta diklat dapat selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN tidak hanya pada setiap pekerjaannya, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.
C. DAFTAR PUSTAKA
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Aktualisasi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Nasionalisme: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
22 |
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
23 |
LAPORAN KEGIATAN
Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt
Nomor Daftar Hadir : 07
Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Utara
| Kegiatan no. 1 | : Mengupdate Data Populasi Ternak dan Data Fungsi Peternakan Provinsi Kalimantan Utara |
| Tanggal | : 6 – 30 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Surat Permintaan Laporan Perkembangan Data Populasi, Data populasi ternak, Draft Buku Statistik Peternakan Tahun 2015 |
| AKUNTABILITAS Kegiatan pendataan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan melibatkan petugas kabupaten / kota yang kompeten dalam bidang pendataan populasi dan data fungsi peternakan. Pengumpulan dan penyajian data peternakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 798/Kpts/OT.040/F/11/2012 dengan menggunakan teknik profesionalisme. NASIONALISME Kegiatan pendataan dilaksanakan secara jujur dan transparan, melibatkan kerja sama dengan petugas kabupaten/kota, sebagai perwujudan Pancasila sila ke-3. Nilai dasar nasionalisme diaktualisasikan menggunakan teknik koordinasi. ETIKA PUBLIK Bersikap ramah dan sopan ketika meminta data peternakan secara langsung kepada petugas. Dengan menggunakan teknik bersikap dan berperilaku baik, data peternakan diminta secara sopan sehingga tidak terkesan menggurui. Teguran yang wajar akan diberikan kepada petugas kabupaten / kota yang terlambat memberikan laporan datanya. KOMITMEN MUTU Memberikan dan menyajikan data peternakan secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknik ketelitian, data yang telah diterima akan segera diinput dengan penuh kehati-hatian dan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diinput sehingga tidak terjadi kesalahan. ANTI KORUPSI Tidak menerima suap atau segala macam gratifikasi yang bermaksud untuk memanipulasi data populasi dan data fungsi peternakan. Penginputan data dilakukan secara mandiri agar terhindar dari intervensi pihak lain sehingga kemurnian data dapat terjamin karena tidak ada penambahan atau pengurangan data secara sengaja. Teknik yang digunakan dalam mengaktualisasikan nilai dasar anti korupsi yaitu teknik integritas. Proses Kegiatan : Membuat surat permintaaan data populasi dan data fungsi peternakan ke kabupaten/kota, lalu menghubungi petugas pendata kabupaten / kota mengenai batas waktu pengumpulan data. Dan segera menginput data yang diperoleh dan menyajikannya sesuai ketentuan yang berlaku (mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 798/ Kpts/OT.040/F/11/2012). Data yang telah diinput segera dilaporkan ke pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Ditjen PKH), selanjutnya Ditjen PKH mengirim data komulatif mengenai data populasi ternak terbaru di seluruh provinsi sebagai draft buku statistik peternakan tahun 2015. Kualitas Produk Kegiatan : Kegiatan pendataan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan draft buku statistik peternakan tahun 2015. Manfaat bagi Pimpinan : Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sehingga proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan peternakan menjadi lebih baik. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan khususnya bidang peternakan menjadi unggul dalam hal pengumpulan data statistik peternakan. Hal ini sejalan dengan misi organisasi yakni “meningkatkan populasi, produktivitas ternak, mendukung penyediaan pangan asal ternak yang cukup kualitas dan kuantitas”. Analisis dampak : Dampak jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas yaitu data populasi maupun data fungsi peternakan yang diperoleh tidak akurat. Dampak jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan yakni proses untuk memperoleh data peternakan akan sulit sehingga menghambat kegiatan pendataan statistik peternakan secara keseluruhan. Jika nilai dasar etika publik tidak diimplementasikan, maka akan terjadi hubungan yang tidak baik antara petugas kabupaten/kota dengan petugas provinsi yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pengumpulan data statistik peternakan di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan maka akan terjadi kesalahan dalam penginputan data peternakan dan jika nilai dasar anti korupsi tidak diterapkan maka data populasi dengan data ternak yang sebenarnya tidak sesuai, karena ada intervensi pihak lain di dalamnya. | |
| Tanjung Selor, 30 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan No. 2 | : Membuat Konsep Surat Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak |
| Tanggal | : 6 – 28 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Konsep Surat Rekomendasi yang Telah Diparaf Oleh Pimpinan, Foto Proses Pembuatan Surat, Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Ternak |
| AKUNTABILITAS Konsep surat yang dibuat mengacu pada sumber hukum yang jelas yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik profesionalisme. NASIONALISME Dalam pembuatan surat rekomendasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menghindari penggunaan bahasa asing dalam membuat konsep surat sesuai nilai dasar Pancasila sila ke-3. Serta selalu mendiskusikan konsep surat yang telah dibuat dengan pimpinan, sebagai implementasi Pancasila sila ke-4. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik diskusi. ETIKA PUBLIK Selalu menaruh sikap hormat, ramah, dan santun dalam menyerahkan konsep surat kepada pimpinan. Serta menerima kritik dan saran dari pimpinan dengan tersenyum. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik bersikap dan berperilaku baik. KOMITMEN MUTU Dapat menyelesaikan konsep surat dengan cepat dan tepat waktu, serta menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami maksudnya, singkat, tegas, dan jelas. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik efisiensi. Proses Kegiatan: Membuat konsep surat rekomendasi dengan mengacu pada surat – surat rekomendasi yang pernah dibuat sebelumnya. Konsep yang telah dibuat segera diberikan kepada pimpinan untuk dievaluasi, dan selanjutnya meminta paraf setelah proses perbaikan konsep surat rekomendasi dilaksanakan. Kualitas Produk Kegiatan : Surat rekomendasi menjadi salah satu syarat agar memperoleh izin untuk memasukkan ternak ke suatu wilayah. Manfaat bagi Pimpinan : Membantu tugas pimpinan dalam menindaklanjuti surat permohonan pemasukan ternak ke kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yakni dengan membuat surat rekomendasi. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Pembuatan surat rekomendasi secara cepat dan diserahkan segera kepada pemohon dapat meningkatkan citra positif Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan dalam hal pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan misi organisasi yakni mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan. Analisis dampak : Dampak yang terjadi jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan yaitu akan ditemukan kesalahan dalam format penulisan konsep surat rekomendasi yang dapat memperlambat kegiatan pemasukan bibit ternak, karena surat rekomendasi adalah salah satu syarat diizinkannya pemasukan ternak ke suatu wilayah. Jika tidak mengimplementasikan nilai dasar nasionalisme maka isi surat menjadi kurang formal karena bahasa yang digunakan tidak mengikuti kaidah EYD sehingga dapat memunculkan angggapan bahwa organisasi tidak bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan surat rekomendasi, selain itu tanpa diskusi dengan pimpinan maka, pimpinan akan membutuhkan waktu lebih lama dalam mengoreksi konsep surat tersebut. Dampak yang terjadi jika nilai dasar etika publik tidak diterapkan yaitu konsep surat rekomendasi membutuhkan waktu lebih lama untuk disetujui karena hubungan yang tidak baik dengan pimpinan. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan maka surat rekomendasi tidak dapat segera dikeluarkan, akibatnya pemasukan bibit ternak akan tertunda sehingga akan menimbulkan kekecewaan bagi pemohon surat rekomendasi tersebut. | |
| Tanjung Selor, 28 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan No. 3 | : Menyelesaikan Konsep SK Terkait Bidang Perbi- bitan dan Budidaya Peternakan |
| Tanggal | : 6 – 7 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Konsep SK yang Telah Diparaf oleh Pimpinan |
| AKUNTABILITAS Membuat konsep SK yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik profesionalisme dan teknik tanggung jawab. NASIONALISME Pembuatan SK ditujukan agar dapat melakukan kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi banyak pihak termasuk di dalamnya adalah peternak dan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan sesuai nilai dasar Pancasila sila ke-2, sedangkan isi yang terkandung dalam SK merupakan hasil dari kesepakatan bersama dengan pimpinan dan untuk kepentingan bersama pula. Hal ini merupakan implementasi Pancasila sila ke-3. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik koordinasi, teknik pengamalan sila ke-2 dan ke-3. ETIKA PUBLIK Bertutur kata yang baik dan santun ketika mengkoordinasikan/mendiskusikan konsep SK bersama pimpinan. Menerima kritik dan saran yang membangun dengan senang hati. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik koordinasi. KOMITMEN MUTU Menyusun konsep SK secara hati-hati dan teliti serta menggunakan kalimat yang efektif dan jelas maksudnya. Konsep SK diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik ketelitian, teknik efisiensi. Proses Kegiatan: Merinci undang – undang dan peraturan yang berkaitan dengan peternakan khususnya di bidang perbibitan dan budidaya peternakan. Selanjutnya mencari informasi sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Dalam penyusunannya, selalu memperhatikan tata cara penulisan dan penggunaan bahasa. Konsep SK yang telah dibuat diserahkan kepada pimpinan untuk dievaluasi, selanjutnya meminta paraf setelah proses perbaikan konsep SK dilaksanakan. Kualitas Produk Kegiatan : Menjadi dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan. Manfaat bagi Pimpinan : Membantu tugas pimpinan dalam membuat Surat Keputusan (SK) suatu kegiatan. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Dengan adanya SK maka kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini mendukung tercapainya visi organisasi yakni terwujudnya pembangunan pertanian dalam arti luas secara optimal, berdaya saing, mandiri dan lestari menuju masyarakat sejahtera. Optimal di sini mencakup pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Analisis dampak : Dampak yang terjadi jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan yaitu terdapat kesalahan dalam format penulisan konsep SK dan ketidaksesuaian antara Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang digunakan dengan isi SK sehingga memperlambat disetujuinya konsep SK tersebut. Jika nilai dasar nasionalisme tidak diimplementasikan maka tidak akan terjadi kesepakatan dalam pembuatan SK sehingga pengeluaran SK dapat terhambat dan kegiatan yang berlandaskan dari SK tersebut tertunda. Jika nilai dasar etika publik tidak diterapkan maka isi dari konsep SK yang dibuat tidak jelas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk disetujui karena koordinasi atau hubungan yang kurang baik dengan pimpinan. Sedangkan dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu yaitu akan terjadi banyak kesalahan pada konsep SK yang telah dibuat terutama dalam penulisan kata atau kalimat, sehingga memperlambat disetujuinya SK. | |
| Tanjung Selor, 7 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan no. 4 | : Menyelesaikan SPJ Kegiatan Pertemuan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter, Pemutakhiran Data Pemotongan, dan Sosialisasi iSIKHNAS |
| Tanggal | : 27 – 30 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Surat bukti pembayaran, foto dokumentasi bersama rekanan, surat undangan kegiatan |
| AKUNTABILITAS Membuat SPJ kegiatan dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pembuatan SPJ dilakukan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik profesionalisme dan teknik tanggung jawab. NASIONALISME Bekerja sama dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menyiapkan berkas - berkas yang dibutuhkan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban sesuai dengan nilai dasar Pancasila sila ke-3, serta menghormati keputusan PPK terhadap SPJ yang telah dibuat (segera menandatangani atau menunda penandatanganan jika SPJ masih ada kesalahan), sebagai perwujudan pengamalan Pancasila sila ke-5 butir ke-4. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik koordinasi, teknik pengamalan sila ke-3 dan ke-5. ETIKA PUBLIK Membangun komunikasi yang baik dengan PPK maupun rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan, serta berinteraksi secara sopan, santun, dan ramah terhadap mereka.. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik bersikap dan berperilaku baik. KOMITMEN MUTU Surat Pertanggungjawaban yang telah dibuat diverifikasi kembali secara hati-hati sehingga hasil yang diperoleh efektif (tidak terjadi kekeliruan) serta mengefisienkan waktu penyelesaiannya. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik ketelitian. ANTI KORUPSI Tidak menerima pemberian apapun dari pihak manapun yang bermaksud untuk mengubah data yang terkait dengan surat pertanggung jawaban, serta selalu menjaga kemurnian data kegiatan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik integritas. Proses Kegiatan: Menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban seperi rincian pengeluaran untuk keperluan konsumsi dan ATK beserta pajak yang harus dikeluarkan, yang dikoordinasikan bersama rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya meminta tanda tangan dari rekanan. Kemudian meminta tanda tangan bendahara pengeluaran setelah pembayaran pajak yang terkait dengan pengeluaran dilaksanakan. SPJ selanjutnya diverifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), setelah itu diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diperiksa kembali dan dinilai apakah SPJ disetujui atau tidak. Kualitas Produk Kegiatan : Surat Pertanggung Jawaban yang dihasilkan terdiri atas kwitansi pembayaran yang dapat dijadikan bukti pengeluaran beserta jenis barang yang telah dibelanjakan. Manfaat bagi Pimpinan : Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, maka dapat meningkatkan kepercayaan pimpinan terhadap kinerja bawahannya dan memudahkannyaa dalam mengevaluasi SPJ. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam organisasi memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah di kemudian hari yang dapat menghambat terwujudnya visi organisasi. Analisis dampak : Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas yakni surat pertanggungjawaban tersebut tidak valid dan dapat merugikan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan. Jika nilai dasar nasionalisme dan etika publik tidak diterapkan maka surat pertanggungjawaban tidak dapat segera diselesaikan dan lambat untuk disetujui akibat kurangnya kerja sama dan koordinasi ataupun hubungan yang kurang baik dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan dengan PPK. Dampak jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan yaitu terdapat kesalahan yang ditemukan dalam SPJ yang telah dibuat, sehingga SPJ tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan. Sedangkan jika nilai dasar anti korupsi tidak diterapkan maka SPJ yang telah dibuat akan mendapatkan masalah di kemudian hari sehingga dapat memberikan citra negatif bagi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. | |
| Tanjung Selor, 30 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan No. 5 | : Merekap Nama Kelompok Ternak Bantuan Pemerintah Berdasarkan Komoditas dan Sumber Dana di Provinsi Kalimantan Utara |
| Tanggal | : 22 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Lembar rekapan yang berisi nama kelompok ternak beserta anggotanya, jenis ternak bantuan pemerintah, beserta kab./kota yang menerima bantuan ternak; foto kegiatan perekapan. |
| AKUNTABILITAS Bertanggung jawab dalam mengelompokkan data kelompok ternak penerima bantuan yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya kelompok ternak tersebut diklasifikasikan berdasarkan asal daerah. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik profesionalisme dan teknik tanggung jawab. NASIONALISME Kegiatan perekapan dilaksanakan secara objektif, tidak membedakan kelompok ternak yang berasal dari kabupaten/kota tertentu untuk direkap terlebih dahulu, sebagai perwujudan Pancasila sila ke-2. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik pengamalan sila ke-2. KOMITMEN MUTU Merekap data kelompok ternak bantuan pemerintah yang telah diverifikasi dengan teliti dan diselesaikan tepat waktu. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik ketelitian. Proses Kegiatan: Mengumpulkan berkas Calon Penerima (CP) Calon Lokasi (CL) yang telah diverifikasi kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kabupaten / kota, komoditas, dan sumber dananya lalu diinput ke dalam komputer. Kualitas Produk Kegiatan : Lembar rekapan yang dihasilkan bermanfaat untuk mengetahui dengan mudah lokasi penyebaran ternak bantuan pemerintah beserta jumlah ternak yang dipelihara tanpa harus memeriksa berkas CP/CL satu persatu. Manfaat bagi Pimpinan : Memudahkan pimpinan dalam pemantauan pendistribusian ternak bantuan pemerintah. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Sebagai bahan informasi organisasi dalam meningkatkan populasi, produktivitas ternak, mendukung penyediaan pangan asal ternak yang cukup kualitas dan kuantitas sebagai misi dari organisasi tersebut. Analisis dampak : Dampak yang terjadi adalah kelompok ternak bantuan pemerintah yang direkap tidak valid sehingga menimbulkan salah interpretasi bagi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan sendiri jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan. Selain itu jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan maka akan timbul kecemburuan sosial antar kabupaten/kota karena organisasi dianggap lebih mementingkan daerah tertentu secara subjektif. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diterapkan maka akan terjadi banyak kesalahan sehingga data yang disajikan menjadi tidak valid. | |
| Tanjung Selor, 22 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan no. 6 | : Mengagendakan Surat Masuk / Keluar yang Terkait dengan Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan |
| Tanggal | : 6 - 28 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Daftar surat masuk/keluar yang terkait dengan bidang perbibitan dan budidaya peternakan beserta bukti fisiknya, foto folder di dalam komputer yang memuat surat masuk/keluar, foto kegiatan, fotokopi surat masuk dan keluar. |
| AKUNTABILITAS Bertanggung jawab dalam mencatat, menyimpan, menggandakan maupun mendistribusikan surat masuk / keluar yang berhubungan dengan bidang perbibitan dan budidaya peternakan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik profesionalisme. NASIONALISME Melakukan kerja sama dengan rekan kerja dalam mengelompokkan surat yang masuk ke bidang peternakan, serta saling membantu dalam pendistribusian surat keluar yang terkait dengan bidang perbibitan dan budidaya peternakan, sebagai perwujudan Pancasila sila ke-3 dan ke-5. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik koordinasi, teknik pengamalan sila ke-3 dan ke-5. ETIKA PUBLIK Bersikap ramah dan bertutur kata yang santun terhadap rekan kerja ketika menerima surat masuk dan saat meminta pertolongan dalam mendistribusikan surat keluar. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik perilaku santun. KOMITMEN MUTU Kegiatan perekapan surat masuk/keluar dilakukan dengan cermat, cepat dan tepat waktu. File surat masuk/keluar yang terkait bidang perbibitan dan budidaya peternakan diarsipkan dan disusun dengan rapi (bentuk fisiknya) dan disimpan dalam folder khusus (bentuk non fisik/soft file) di komputer bidang peternakan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik ketelitian dan teknik berpikir kreatif. Proses Kegiatan: Mencatat surat masuk lalu memberi nomor urut surat yang ditujukan untuk bidang peternakan. Setelah itu mengklasifikasikan surat yang masuk ke bidang peternakan sesuai dengan jenis program kegiatannya dan menggandakan surat masuk yang berkaitan dengan perbibitan dan budidaya ternak. Selanjutnya, surat masuk disimpan dalam bentuk soft file dengan cara di-scan dan diletakkan pada folder khusus di komputer bidang peternakan. Mencatat surat keluar yang berkaitan dengan perbibitan dan budidaya ternak lalu memberi nomor urut surat. Selanjutnya, menggandakan surat keluar sesuai kebutuhan dan segera mendistribusikannya lewat email dan fax atau dikirim langsung (khusus surat yang ditujukan untuk SKPD yang berlokasi di Kabupaten Bulungan). Selanjutnya, surat keluar disimpan dalam bentuk soft file dengan cara di-scan dan diletakkan pada folder khusus di komputer bidang peternakan. Kualitas Produk Kegiatan : Surat masuk dan surat keluar yang disimpan dalam bentuk soft file, lebih menghemat waktu dalam pencariannya, dan lebih praktis untuk dibawa. Manfaat bagi Pimpinan : Membantu pimpinan dalam mengetahui informasi dari surat yang masuk/keluar dengan cepat. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Surat masuk/keluar dapat terkontrol dengan baik, sehingga informasi yang terkait bidang peternakan khususnya bagian perbibitan dan budidaya peternakan dapat segera diketahui dan didistribusikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini mendukung tercapainya visi organisasi yakni terwujudnya pembangunan pertanian dalam arti luas secara optimal, berdaya saing, mandiri dan lestari menuju masyarakat sejahtera. Analisis dampak : Dampak jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas adalah bukti fisik maupun non fisik surat masuk dan keluar mudah hilang. Informasi terkait bidang perbibitan dan budidaya peternakan tidak dapat segera diketahui baik bagi pegawai bidang peternakan di Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan maupun yang ditujukan untuk SKPD lain jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan. Dampak yang terjadi jika nilai dasar etika publik tidak diterapkan yaitu penyampaian informasi terkait bidang perbibitan dan budidaya peternakan tidak terlaksana dengan baik karena adanya selisih paham atau komunikasi yang kurang baik antar rekan kerja. Sedangkan jika nilai dasar komitmen mutu tidak diimplementasikan maka susunan surat masuk/keluar tidak rapi, surat masuk dan keluar hanya disimpan dalam bentuk fisik/hard yang menyebabkan tidak praktis untuk dibawa dibandingkan jika sudah diubah menjadi bentuk soft file. | |
| Tanjung Selor, 28 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan No. 7 | : Membuat Konsep SOP Alur Pengadaan Bibit Ternak Sapi Bantuan Pemerintah |
| Tanggal | : 8 - 13 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Konsep SOP berupa bagan alur, foto proses pembuatan bagan alur SOP |
| AKUNTABILITAS Pembuatan konsep SOP Alur Pengadaan Bibit Ternak Sapi Bantuan Pemerintah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bahan penyusunan SOP diperoleh dari referensi yang akurat (seperti berasal dari provinsi lain) dan koordinasi dengan pimpinan, yang selanjutnya dievaluasi lebih lanjut untuk memperoleh konsep SOP yang jelas. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik koordinasi dan teknik kolektif. NASIONALISME Bersama-sama dengan pimpinan untuk mendiskusikan konsep SOP Alur Pengadaan Bibit Ternak Sapi Bantuan Pemerintah, sebagai implementasi dari Pancasila sila ke-4. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik komunikasi efektif dan teknik pengamalan sila ke-4. ETIKA PUBLIK Selalu mengucapkan salam ketika mengawali dan mengakhiri perbincangan dengan pimpinan, bertutur kata yang baik dan sopan serta selalu memperlihatkan sikap ramah dan bersemangat untuk menjaga agar suasana diskusi tetap nyaman. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik komunikasi yang baik. KOMITMEN MUTU Bersungguh - sungguh dalam mengonsep SOP yaitu dengan teliti, cermat, dan fokus sehingga diperoleh konsep SOP yang efektif dan mudah dipahami, serta dapat diselesaikan tepat waktu. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik ketelitian. Proses Kegiatan: Mecari referensi tentang SOP yang berhubungan dengan alur pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah. Membuat konsep SOP berdasarkan referensi. Konsep SOP yang telah dibuat, diserahkan ke pimpinan untuk dievaluasi dan diberi masukan. Kualitas Produk Kegiatan : SOP ini berguna sebagai informasi tentang tata cara pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah dalam bentuk bagan alur. Manfaat bagi Pimpinan : Membantu pimpinan dalam membuat SOP alur pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah terutama berbentuk bagan alur. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Tersedianya informasi mengenai prosedur pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah yang ditujukan baik untuk kalangan internal maupun eksternal, menunjukkan bahwa organisasi dapat melakukan pelayanan publik dengan baik. Hal ini sejalan dengan salah satu misi organisasi yakni mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan. Analisis dampak : Dampak yang terjadi jika nilai dasar akuntabilitas tidak diterapkan yaitu peternak tidak memahami prosedur untuk memperoleh bibit ternak sapi bantuan pemerintah. Jika nilai dasar nasionalisme tidak diterapkan maka konsep SOP yang dibuat tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya koordinasi dengan pimpinan. Akan terjadi kesalahpahaman baik dengan pimpinan maupun rekan kerja, sehingga pembuatan konsep SOP akan terkendala dan tujuan dari dibuatnya SOP tersebut tidak terwujud jika nilai-nilai dasar etika publik tidak diterapkan. Sedangkan jika tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu dampaknya adalah akan terjadi banyak kesalahan dalam konsep SOP sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah. | |
| Tanjung Selor, 13 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
| Nama Peserta : Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt Nomor Daftar Hadir : 07 Unit Kerja/Instansi : Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kegiatan No. 8 | : Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri 1436 H/2015) di Kabupaten Nunukan |
| Tanggal | : 13 - 15 Juli 2015 |
| DaftarLampiran | : Fotocopy Surat Perintah Tugas dan Laporan Perjalanan Dinas, serta kwitansi pembayaran. |
| AKUNTABILITAS Kegiatan pengawasan terdiri atas pengujian Escherichia coli (E. coli) dan formalin. Masing-masing pengujian mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan yakni melalui metode H2S untuk pengujian E. coli dan metode pembentukan warna antara 4-[(4-Aminophenyl)-(4-imino-1-cyclohexa-2,5-dienylidene) methyl]aniline hydrochloride dengan formaldehyd menggunakan alat tes kit formalin. Dengan demikian pengawasan pada daging ayam/sapi dapat dipertanggungjawabkan. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik profesionalisme. NASIONALISME Bekerja sama dengan petugas peternakan Kabupaten Nunukan bidang kesehatan masyarakat veteriner untuk mendampingi dan menunjukkan lokasi pemeriksaan daging. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik pengamalan sila ke-3. ETIKA PUBLIK Bersikap sopan ketika berhubungan dengan petugas kabupaten. Meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada pedagang yang menjual daging ayam/sapi sebelum melakukan pengujian. Serta bertutur kata yang santun dan bersikap ramah ketika berinteraksi dengan mereka. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik komunikasi yang baik. KOMITMEN MUTU Menggunakan alat uji dengan hati-hati dan cermat, dan pengujian terhadap daging sapi/ayam dilakukan secara cepat dan tepat sehingga kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik ketelitian. ANTI KORUPSI Menolak segala bentuk gratifikasi dari pedagang yang bermaksud untuk mengubah data yang diperoleh. Serta melaporkan biaya riil perjalanan tanpa memanipulasinya. Teknik aktualisasi yang digunakan adalah teknik integritas. Proses Kegiatan: Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan terutama Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mengenai maksud tugas yang diberikan. Selanjutnya petugas kabupaten mendampingi sekaligus menunjukkan lokasi pedagang daging sapi/ayam. Meminta izin kepada pedagang sebelum melakukan pengujian sampel. Pengujian dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara hati-hati, cermat, cepat, dan tepat. Berikutnya, hasil kegiatan dilaporkan dengan sebenar-benarnya. Kualitas Produk Kegiatan : Hasil pemeriksaan terhadap sampel daging ayam/sapi bermanfaat sebagai informasi mengenai tingkat kebersihan di sekitar lingkungan penjualan serta penggunaan formalin pada daging yang dijual. Manfaat bagi Pimpinan : Membantu pimpinan dalam melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan asal hewan menjelang hari raya idul fitri khususnya di Kabupaten Nunukan. Manfaat dalam perwujudan visi misi organisasi : Kegiatan pemeriksaan produk pangan asal hewan menjelang hari besar keagamaan menunjukkan adanya perhatian besar dari organisasi terhadap kesehatan produk pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi organisasi yaitu terwujudnya pembangunan pertanian dalam arti luas secara optimal, berdaya saing, mandiri dan lestari menuju masyarakat sejahtera. Analisis dampak : Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas adalah hasil pengujian terhadap sampel tidak valid karena pelaksanannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jika tidak menerapkan nilai dasar nasionalisme maka akan mendapat kesukaran dalam menentukan lokasi pemeriksaan daging. Jika tidak menerapkan nilai dasar etika publik maka baik terhadap petugas kabupaten maupun pedagang tidak akan terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat menghambat kelancaran kegiatan yang dilakukan. Jika nilai dasar komitmen mutu tidak diimplementasikan maka akan dibutuhkan waktu yang lama dalam pengujian (tidak efisien) dan dapat menimbulkan anggapan ketidakkompetenan petugas provinsi dalam pengujian sampel. Sedangkan dampak yang terjadi jika tidak menerapkan nilai dasar anti korupsi yaitu data yang diperoleh tidak sesuai dengan data yang sebenarnya (karena terdapat intervensi pihak lain) dan dapat terjerat kasus hukum di kemudian hari. | |
| Tanjung Selor, 23 Juli 2015 Peserta Diklat Prajabatan, Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt |
PENGENDALIAN OLEH COACH
(Formulir1)
| Nama Peserta | Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt | ||||
| Instansi | Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | ||||
| Tempat Aktualisasi | Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | ||||
| No. | Tanggal | Kegiatan | Output | Telp./SMS/ Email/ dll. | |
| 1 | 6-30 Juli 2015 | Mengupdate Data Populasi Ternak dan Data Fungsi Peternakan Provinsi Kalimantan Utara | Draft Buku Statistik Peternakan Tahun 2015 | Melalui SMS | |
| 2 | 6-28 Juli 2015 | Membuat konsep surat rekomendasi pemasukan bibit ternak | Konsep surat rekomendasi yang telah diparaf oleh pimpinan | Melalui SMS | |
| 3 | 6-7 Juli 2015 | Menyelesaikan konsep SK Terkait Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan | Konsep SK yang telah diparaf oleh pimpinan | Melalui SMS | |
| 4 | 27-30 Juli 2015 | Menyelesaikan SPJ kegiatan Pertemuan Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Parasiter, Pemutakhiran Data Pemotongan, dan Sosialisasi iSIKHNAS | Foto Dokumentasi bersama rekanan, kwitansi/surat bukti pembayaran, foto kopi surat undangan | Melalui SMS | |
| 5 | 22 Juli 2015 | Merekap Nama Kelompok Ternak Bantuan Pemerintah Berdasarkan Komoditas dan Sumber Dana di Prov. Kaltara | Lembar rekapan yang berisi nama kelompok ternak beserta anggotanya, jenis ternak bantuan pemerintah, beserta kab./kota yang menerima bantuan ternak | Melalui SMS | |
| 6 | 6-28 Juli 2015 | Mengagendakan Surat Masuk/Keluar yang Terkait dengan Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan | - Daftar surat masuk/keluar yang terkait dengan bidang perbibitan dan budidaya peternakan beserta bukti fisiknya. - Foto dokumentasi bentuk non fisik surat masuk / keluar yang disimpan dalam folder khusus di dalam komputer | Melalui SMS | |
| 7 | 8-13 Juli 2015 | Membuat Konsep SOP Alur Pengadaan Bibit Ternak Sapi Bantuan Pemerintah | Bagan alur pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah | Melalui SMS | |
| 8 | 13-15 Juli 2015 | Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri 1436 H/2015) di Kabupaten Nunukan | - Fotocopy Surat Perintah Tugas - Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas - Kwitansi pembayaran | Melalui SMS | |
| Tarakan, 2 Agustus 2015 Coach, Catur Ponco Wibisono, S. Pt NIP.19811014 200604 1 010 NIP |
PENGENDALIAN OLEH MENTOR
(Formulir2)
| Nama Peserta | Febri Rahayu Eftiah Sari, S. Pt | ||||
| Instansi | Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | ||||
| Tempat Aktualisasi | Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | ||||
| No. | Tanggal | Kegiatan | Output | Paraf Mentor | |
| 1 | 6-30 Juli 2015 | Mengupdate Data Populasi Ternak dan Data Fungsi Peternakan Provinsi Kalimantan Utara | Draft Buku Statistik Peternakan Tahun 2015 | | |
| 2 | 6-28 Juli 2015 | Membuat konsep surat rekomendasi pemasukan bibit ternak | Konsep surat rekomendasi yang telah diparaf oleh pimpinan | | |
| 3 | 6-7 Juli 2015 | Menyelesaikan konsep SK Terkait Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan | Konsep SK yang telah diparaf oleh pimpinan | | |
| 4 | 27-30 Juli 2015 | Menyelesaikan SPJ kegiatan Pertemuan Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Parasiter, Pemutakhiran Data Pemotongan, dan Sosialisasi iSIKHNAS | Foto Dokumentasi bersama rekanan, kwitansi/surat bukti pembayaran,foto kopi surat undangan | | |
| 5 | 22 Juli 2015 | Merekap Nama Kelompok Ternak Bantuan Pemerintah Berdasarkan Komoditas dan Sumber Dana di Prov. Kaltara | Lembar rekapan yang berisi nama kelompok ternak beserta anggotanya, jenis ternak bantuan pemerintah, beserta kab./kota yang menerima bantuan ternak | | |
| 6 | 6-28 Juli 2015 | Mengagendakan Surat Masuk/Keluar yang Terkait dengan Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan | - Daftar surat masuk/keluar yang terkait dengan bidang perbibitan dan budidaya peternakan beserta bukti fisiknya. - Foto dokumentasi bentuk non fisik surat masuk / keluar yang disimpan dalam folder khusus di dalam komputer | | |
| 7 | 8-13 Juli 2015 | Membuat Konsep SOP Alur Pengadaan Bibit Ternak Sapi Bantuan Pemerintah | Bagan alur pengadaan bibit ternak sapi bantuan pemerintah | | |
| 8 | 13-15 Juli 2015 | Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri 1436 H/2015) di Kabupaten Nunukan | - Fotocopy Surat Perintah Tugas - Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas - Kwitansi pembayaran | | |
| Tanjung Selor, 30 Juli 2015 Mentor, Fathmi, S. Pt, M.Si NIP.19770919 200502 2 004 |
0 komentar:
Posting Komentar